Kalau presiden salah statemen, siapa yang meralat?
“Negara kita adalah negara hukum dan demokrasi sesungguhnya. Oleh karena itu nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan, karena tentu tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi,” kata SBY di Jakarta, Jumat 26 November 2010. Inilah statemen kepala negara Republik Indonesia, yang kemudian menuai kritik dimana-mana. Dianggap presiden tidak memahami makna monarki, sejarah kebangsaan Indonesia. Pernyataaan SBY ini terkait dengan penyusunan RUU DIY, yang saat ini tengah berlangsung. Statemen ini dimaknai bahwa SBY ingin Gubernur DIY dipilih lewat pilkada. Statemen itu juga disebut melukai perasaan warga Yogya. Continue reading “Kalau presiden salah statemen, siapa yang meralat?”