Manajemen Isu dan Transparansi PLN

Logo PLN PerseroKrisis Listrik Hingga 2009. Demikian judul headline Kompas 31 Mei lalu. Wakil direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara, Rudiantara, menjelaskan kondisi PLN saat ini. “Pemadaman tidak bisa dihindari karena kapasitas PLN tidak bertambah secara signifikan,” jelas Rudiantara (RA) di hadapan sejumlah media.

Secara transparan, RA memaparkan pertumbuhan pemakaian listrik kuartal 1-2008 mencapai 6,8%, padahal target pertumbuhan dalam APBN hanya 1,9%. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik di atas 6%, cadangan daya pun terus tergerus, menjadi 25%, dari batas yang seharusnya 40%.

RA menjanjikan, kondisi kelistrikan akan membaik setelah beberapa proyek 10.000 megawatt (MW) mulai masuk pada pertengahan 2009. Yang jelas, dengan defisit 800-900 MW di wilayah Jawa-Bali, maka pemadaman bergilir pun tak terelakkan.

Kelangkaan listrik memang sudah menjadi isu nasional sejak 2007. Tahun ini, pemadaman bergilir bahkan sudah dilakukan. Namun, selama ini, belum ada penjelasan komprehensif dari pihak BUMN ini tentang kondisi PLN. Yang ada hanya informasi tentang akan adanya pemadaman listrik di wilayah tertentu di jam tertentu atau permintaan maaf saat salah satu mesin pembangkitnya mati.

Masyarakat, terutama dunia usaha, yang menggantungkan kelancaran bisnisnya pada pasokan listrik tidak mendapatkan gambaran yang memadai tentang kejelasan pasokan listrik. Ini tentu saja mempengaruhi sejumlah rencana bisnis maupun pengembangan yang akan dilakukan.

Transparansi informasi yang disampaikan PLN -– walau belum menjawab soal krisis listrik itu sendiri -– setidaknya memberi pemahaman baru bagi konsumen listrik. Terutama tentang bagaimana posisi PLN dalam keterbatasan energi listrik, dan apa yang dilakukan BUMN ini untuk secara bertahap mengurangi defisit listrik nasional ini.

Melalui keterbukaan informasi, PLN telah mengawali sebuah komunikasi krisis yang baik. Kenapa? Karena, soal keterbatasan energi listrik telah menjadi sebuah krisis nasional, dan harus dikelola dengan seksama.

Dalam situasi krisis (baik teknis maupun non teknis), korporasi perlu mengindentifikasi masalah inti, merencanakan langkah penanganan secara tepat dan sistematis.

“Memanajemeni masalah inti sangat krusial agar isu tidak berkembang ke mana-mana, yang nantinya tak mampu dikontrol oleh manajemen perusahaan itu sendiri,” kata John White, seorang konsultan PR dan manajemen komunikasi krisis dari Inggris.

Dalam kasus PLN, persoalan intinya adalah ketidakseimbangan pertumbuhan pasokan dan pemakaian. Karenanya, berkomunikasi dengan stakeholder (masyakarat pengguna) menjadi sangat penting. Ini untuk membangun pemahaman pelanggan tentang persoalan yang tengah dihadapi PLN, mendapatkan empati pelanggan, bahkan memungkinkan untuk melibatkannya dalam mencari solusi.

Langkah selanjutnya adalah identifikasi dengan siapa saja mesti berkomunikasi. Saat ini, manajemen PLN secara intens melakukan road show, berdialog business to business dengan pelanggan korporasi melalui pelbagai asosiasi, seperti Kadin, kawasan Industri, REI, industri telekomunikasi, dan lainnya.

Pendekatan B to B memang dianggap langkah strategis karena perusahaan adalah konsumen besar listrik, dan sekaligus stakeholder yang diharapkan mampu menjadi influencers bagi pengguna kelas perumahan.

Logikanya, jika para pengusaha sudah memahami situasi “krisis” listrik, mereka diharapkan mampu memberi pengaruh positif bagi lingkungannya termasuk karyawannya. Ini tak cuma untuk pemahaman di level industri, tapi juga di tingkat retail, perumahan.

“Kami harapkan akan terjadi  trickle down effect  dari langkah ini,” jelas Rudiantara kepadaku seusai mengikuti acara Bike to Work bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat pagi lalu.

Lewat dialog dengan pelbagai pihak, publik bisa jadi berempati pada salah satu soal yang dihadapi PLN. Ini memang harus dijaga kesinambungannya, agar publik pengguna ter-update tentang situasi pasokan listrik yang sangat mereka butuhkan.

Namun, tampaknya direksi PLN harus bekerja lebih keras lagi. Tak cuma pada mensosialisasikan soal supply and demand listrik saja. Tapi,  lebih jauh lagi, yaitu menjadikan hemat energi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, dan masyarakat paham tentang pentingnya penghematan energi.

Kampanye hemat energi akan lebih tepat jika dikemas melalui pendekatan corporate social responsibility (CSR) yang kemudian dikomunikasikan melalui pelbagai kanal komunikasi yang ada.

Yang jelas, hemat listrik sejatinya tak cuma berarti mengurangi pemakaian daya, yang ujung-ujungnya mengurangi tagihan rekening listrik. Tapi, ini juga bisa menjadi sebuah gerakan hijau, yang sangat berperan dalam memerangi isu dunia, yaitu pemanasan global.

1 Response

  1. mbulet
    Reply
    23 June 2008 at 11:52 am

    kayaknya cocok jika masuk ke PLN nih hehe

Leave A Reply

* All fields are required